ADMINISTRASI KREDIT DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA – Available Online

JADWAL TRAINING ONLINE

11 Januari 2021 | Rp 2.000.000,- Online Training
08 Februari 2021 | Rp 2.000.000,- Online Training

Jadwal Training Online 2021 Selanjutnya…

JADWAL TRAINING KELAS

11 – 12 Januari 2021 | Rp 5.500.000 di Dreamtel/ Hotel Maxone, Jakarta
08 – 09 Februari 2021 | Rp 5.500.000 di Dreamtel/ Hotel Maxone, Jakarta

Jadwal Training Kelas 2021 Selanjutnya…

DESKRIPSI PELATIHAN ADMINISTRASI KREDIT DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA

Apa yang kita pikirkan pertama kali mendengar “administrasi kredit” , biasanya yang terpikir adalah :

• Semua pekerjaan yang ada dalam struktur organisasi Seksi  Administrasi Kredit
• Pekerjaan bersifat administrasi yang sarat dengan dokumentasi.
• Pekerjaannya sangat ditunggu Debitur untuk pencairan kredit.
• Jika terjadi masalah kehilangan dokumen menjadi unit kerja yang bertanggung jawab.
• Jika kreditnya berakhir dengan adanya masalah hukum, akan menjadi unit kerja yang dipanggil oleh pihak berwenang seperti Auditor, OIK bahkan Polisi  atau Pengadilan.

Apakah Pegawai yang bertugas di unit kerja Administrasi kredit pernah terpikir bahwa  dalam tugasnya ada dampak hukum tidak hanya hukum perdata tetapi dapat juga hukum pidana:

• Kemungkinan adanya dampak hukum jika Debitur memalsukan jati diri.
• Debitur memalsukan agunan.
• Memalsukan figur nasabah.
• Keputusan pailit bagi debitur , kemudian harta kekayaan debitur dikuasai oleh karyawan perusahaannya.
• Pemalsuan yang dilakukan oleh pihak intern bank atau pegawai bank.
• Dan lain-lain

MATERI PELATIHAN ADMINISTRASI KREDIT DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA

1. Memahami Framework pengelolaan kredit.
   • Strategi, planning dan budgeting.
   • Marketing
   • Analisa
   • Package
   • Administrasi
   • Monitoring dan control
   • Portofolio Optimization
2. Membedakan working files dengan permanen files.
3. Capita selecta  administrasi kredit.
4. Hukum Perjanjian
   • Syarat sahnya kontrak atau perjanjian
   • Asas Hukum Perjanjian
   • Mengapa perjanjian disebut perikatan, Kaitan perikatan dan keterikatan secara hukum
   • Kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPdt.
   •  Sahnya perjanjian dibawah tangan dan kekuatan hukumnya.
   • Standart kontrak kredit dikaitkan dengan kebebasan berkontrak dalam kaidah perjanjian.
   • Bagaimana perjanjian kredit terhadap unsur pemalsuan dokumen dan data.
   • Bagaimana eksekusi agunan terhadap keberatan pihak ketiga atas dasar pemalsuan data ataupun dokumen.
   • Bagaimana pemalsuan status perkawinan terhadap perjanjian kredit yang telah terjadi.
   • Perkara perdata dalam perjanjian kredit dapat dibawa ke ranah pidana
   • Apakah kasus pidana yang kemudian terjadi dapat meniadakan perjanjian kredit yang telah disepakati.
   • Bagaimana sikap bank terhadap tuntutan pihak yang dirugikan dalam kasus kredit fiktif.

FASILITATOR PELATIHAN ADMINISTRASI KREDIT DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA

TEAM TRAINER

ADMINISTRASI KREDIT DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA

cforms contact form by delicious:days