Kebijakan Pemerintah Daerah : Penyusunan Konsep dan Desain Inovatif

ACARA

13 – 15 January 2015 | IDR 5.800.000 di Dafam fortuna Hotel, Yogyakarta
23 – 25 February 2015 | IDR 5.800.000 di Dafam fortuna Hotel, Yogyakarta
21 – 23 April 2015 | IDR 5.800.000 di Dafam fortuna Hotel, Yogyakarta
15 – 17 June 2015 | IDR 5.800.000 di Dafam fortuna Hotel, Yogyakarta
14 – 16 July 2015 | IDR 5.800.000 di Dafam fortuna Hotel, Yogyakarta

TRAINING DESCRIPTION Kebijakan Pemerintah Daerah : Penyusunan Konsep dan Desain Inovatif

Semenjak implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom diberlakukan, kini sedikit mulai terlihat beberapa Pemda yang memiliki konsep dan desain  kebijakan pembangunan daerah yang terencana, inovatif, dan tentunya reformis, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Pemkab Kutai Timur, Pemkab Jembrana, Pemkot Tarakan, Pemkab Sragen, Pemprop Gorontalo dll.  Jumlahnya tidak banyak, hanya 10% dari seluruh kabupaten/ kota dan propinsi di Indonesia yang berinovasi serta melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dalam pemerintah daerahnya.

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup perombakan struktural menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 41 Tahun 2007. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara gradual terhadap nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa (ambtenaar) menjadi pelayanan & pengayoman.

Reformasi struktural birokrasi pemda juga memiliki varian lain, yakni reengineering process terhadap pelayanan publik. Reformasi ini menekankan pada rekayasa mekanisme pelayanan publik yang dilekatkan dengan aspek struktural suatu birokrasi publik. Perubahan struktural mesti diikuti oleh perubahan kultural, berupa internalisasi mindset dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja.

Beranjak dari keinginan untuk melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku, beberapa kepala daerah mengarahkan perubahan kultural menuju corporate culture yang berlandaskan semangat kewirausahaan. Inovasi kebijakan Pemda biasanya dimulai dengan pembenahan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah sebelum akhirnya merambah pada pembenahan di sektor lain, misalnya peningakatan kualitas pendidikan dan perluasan akss masyarakat ke dalamnya, peningkatan mutu kesehatan, penggalian potensi daerah untuk melakukan pembangunan berbasis keunggulan lokal, penggalakan usaha-usaha di bidang jasa, dll.

Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas aparatur pemda masih terkait erat dengan langgam keterikatan sistem yang diberlakukan secara birokratis. Belum ada perubahan yang bersifat ideologis dan paradigmatik secara sistemis dalam kelembagaan Pemda dan tidak lagi semata-mata tergantung pada sistem dan figur kepala daerah. Ke depan, diperlukan adanya  visi strategis dan konseptual dalam merancang kebijakan Pemda yang inovatif, efektif dan akhirnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman dan orientasi yang berbasis pengetahuan dan pengalaman terbaik  yang telah teruji sebagai acuan untuk mebangun inovasi-inovasi kebijakan Pemda di daerah-daerah lain.

Workshop ini dimaksudkan sebagai media untuk “berbagi” basis pengetahuan dan best practices inovatif yang telah dikembangkan di berbagai daerah dalam rangka menyusun konsep dan desain kebijakan Pemda yang inovatif.

TRAINING OBJECTIVE Kebijakan Pemerintah Daerah : Penyusunan Konsep dan Desain Inovatif

Diklat Penyusunan  SOP  ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman tentang SOP di lingkungan birokrasi pemerintah
2. Memberikan pemahaman tentang penyusunan SOP sesuai kebutuhan organisasi birokrasi pemerintah
3. Memberikan pemahaman tentang penerapan dan pemeliharaan SOP di lingkungan birokrasi pemerintah.
4. Memberikan kiat-kiat mengatasi kendala dalam penyusunan, penerapan, dan pemeliharaan SOP di lingkungan birokrasi pemerintah.
5. Menyusun SOP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan birokrasi pemerintah.

WHO SHOULD ATTEND

• Staf dan Pejabat Dinas/SKPD/UPT di lingkungan PEMDA,
• Staf & Pejabat SETDA,
• Pengelola BUMD,
• Dosen,
• Konsultan Pemda, Praktisi Bisnis dan Pihak-Pihak Lain yang berminat dan terkait

SUMMARY OUTLINE Kebijakan Pemerintah Daerah : Penyusunan Konsep dan Desain Inovatif

1. Konsep Knowledge Management dalam Administrasi Publik
2. Inovasi Organisasi Pemerintah Daerah
3. Konsep Pembelajaran bagi Organisasi Pemerintah Daerah
4. Analisis Sistem dan Dinamika Transformasi Pemerintah Daerah
5. Best Parctices Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah
6. Aplikasi Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah
7. Aplikasi Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan & Pendidikan
8. Budaya Inovatif di Lingkungan Pemerintah Daerah

COURSE METHOD Kebijakan Pemerintah Daerah : Penyusunan Konsep dan Desain Inovatif

1.  Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Simulation

COURSE SPEAKER Kebijakan Pemerintah Daerah : Penyusunan Konsep dan Desain Inovatif

Irfan Riza, SE, MSc, MA (CM)
(Certified Mediator and Senior Consultant in Conflict Transformation, CSR based on ISO 26000, Social Audit, Government Relations, Community Building and Development )

TIME & VENUE

• Dafam fortuna Hotel Jl. Dagen 60 Malioboro, Yogyakarta
• 13 – 15 January 2015
• 23 – 25 February 2015
• 21 – 23 April 2015
• 15 – 17 June 2015
• 14 – 16 July 2015
  03 days (08 am – 04 pm)

COURSE FEE

IDR 5.800.000,- Per Participant non residential

FACILITY

1.  Module / Handout
2. Certificate
3. Souvenir
4. Training Kit

Penyusunan Konsep dan Desain Kebijakan Pemerintah Daerah Inovatif

cforms contact form by delicious:days